Berita

Simulasi
Investasi

Devaluasi Mata Uang: Apa & Mengapa?

Devaluasi Mata Uang: Apa & Mengapa?

Kurs atau nilai tukar merupakan sebuah kunci bagi suatu negara untuk bertransaksi dengan dunia luar. Sistem pembayaran yang dilakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri mau tidak mau harus terikat dengan nilai tukar atau kurs. Sistem nilai tukar sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu kurs tetap, mengambang terkendali, dan mengambang bebas. Lalu kurs apa yang pernah ditetapkan di Indonesia? Dan ada apa dengan devaluasi mata uang China? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebelumnya kita lihat dulu makna dari masing masing sistem kurs yang ada.

1. Kurs Tetap (Fixed Exchange Rate)

Kurs tetap merupakan sistem nilai tukar dimana pemegang otoritas moneter tertinggi suatu negara (Central Bank) menetapkan nilai tukar dalam negeri terhadap negara lain yang ditetapkan pada tingkat tertentu tanpa melihat aktivitas penawaran dan permintaan di pasar uang. Jika dalam perjalanannya penetapan kurs tetap mengalami masalah, misalnya terjadi fluktuasi penawaran maupun permintaan yang cukup tinggi, maka pemerintah bisa intervensi ke pasar dengan membeli atau menjual kurs mata uang yang berada dalam devisa negara tersebut untuk menjaga agar nilai tukar stabil dan kembali ke kurs tetapnya. Dalam kurs tetap ini, bank sentral melakukan intervensi aktif di pasar valas dalam penetapan nilai tukar. Nilai tukar mungkin masih bergerak, namun dalam rentang (spread/bandwidth) yang sangat sempit.

Apabila terjadi fluktuasi besar hingga pemerintah merasa telah melenceng jauh dari nilai keekonomian yang seharusnya dan dianggap dapat mengganggu kinerja perekonomian negara, maka pemerintah dapat melakukan kebijakan devaluasi atau pelemahan mata uang domestik secara sengaja terhadap mata uang asing.

Keunggulan :
- Kegiatan spekulasi mata uang sangat sempit.
- Intervensi aktif pemerintah dalam mengatur nilai tukar sehingga tetap stabil.
- Pemerintah memegang peranan penuh dalam kontrol devisa.
- Kepastian nilai tukar ke depan.

Kelemahan :
- Cadangan devisa harus besar agar tetap dapat selalu intervensi untuk menyerap kelebihan dan kekurangan di pasar valas.
- Kurang fleksibel terhadap perubahan global.
- Penetapan kurs yang terlalu rendah atau terlalu tinggi akan mempengaruhi pasar ekspor impor negara bersangkutan.

Langkah devaluasi inilah yang diambil oleh pemerintah China yang memang menganut sistem Kurs Tetap sejak 2008. Selisih spread yang ditetapkan selama ini tidak lebih dari 2%.

Pada tanggal 11 Agustus 2015, pemerintah China melakukan devaluasi nilai tukar Yuan sebesar 1,9% terhadap USD (yang berarti ruang bandwidth yang ada juga bergerak turun).

Alasan devaluasi menurut bank sentral China - People's Bank of China (PBOC), kebijakan nilai tukar mata uang ini dilakukan untuk mencegah penurunan ekspor China lebih dalam lagi. Pada akhir Juli 2015, tingkat ekspor China memang turun -8,3% dibanding tahun sebelumnya dimana angka tersebut jauh di bawah perkiraan yakni turun hanya -1,5%. Pemerintah China menilai langkah devalulasi tersebut adalah untuk mendukung ekonomi dan ekspor China.

Langkah tersebut tentu saja dapat berpotensi memicu perang mata uang (currency war) dengan negara-negara Asia lainnya untuk saling berusaha menurunkan nilai mata uangnya juga, entah melalui mekanisme devaluasi atau depresiasi pasar, agar kegiatan ekspor negaranya tidak tersaingi oleh Yuan yang lebih murah.

Penerapannya di Indonesia

Sistem nilai tukar tetap ini pernah berlaku di Indonesia melalui UU No.32 tahun 1964 dimana saat itu nilai tukar Indonesia ditetapkan sebesar Rp. 250/USD. Dalam periode penetapan kurs tetap tersebut, Indonesia juga menetapkan peraturan sistem kontrol devisa yang ketat.

Dalam perjalanannya, Indonesia terpaksa mendevaluasi kurs tetapnya karena nilai yang ada mengancam aktivitas ekspor-impor. Pada tanggal 17 April 1970 Indonesia melakukan devaluasi dari Rp. 250/USD menjadi Rp 378/USD. Devaluasi kedua dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1971 menjadi Rp 415/USD dan devaluasi yang ketiga pada tanggal 15 November 1978 menjadi Rp 625/USD.

2. Kurs Mengambang Terkendali (Managed Floating Exchange Rate)

Kurs ini bergerak dalam rentang pasar (spread atau bandwidth) tertentu dimana pemerintah masih bisa mengambil kebijakan intervensi jika diperlukan. Dengan kata lain, penetapan kurs ini tidak sepenuhnya diserahkan pada aktivitas pasar valas. Dalam pasar ini masih ada campur tangan pemerintah melalui alat ekonomi moneter dan fiskal yang ada. Jadi dalam sistem ini, pergerakan nilai tukar tidak murni berasal dari penawaran dan permintaan uang saja.

Keunggulan :
- Mampu menjaga stabilitas moneter dengan lebih fleksibel.
- Adanya aktifitas demand dan supply dalam pasar valas akan mampu menstabilkan nilai tukar sesuai dengan kondisi ekonomi yang terjadi.
- Mampu memadukan sistem tetap dan mengambang.

Kelemahan :
- Devisa tetap harus selalu tersedia dan siap digunakan sewaktu-waktu.
- Ada persaingan yang ketat antara pemerintah dan spekulan dalam memprediksi dan menetapkan kurs.
- Tidak selamanya mampu mengatasi neraca pembayaran atau perdagangan.

Penerapannya di Indonesia

Sistem Kurs Mengambang Terkendali di Indonesia ditetapkan bersamaan dengan kebijakan devaluasi Rupiah pada tahun 1978 sebesar 33%. Pada sistem ini nilai tukar Rupiah diambangkan terhadap sekeranjang mata uang (basket currencies) negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Bank Indonesia menetapkan kurs indikasi dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan rentang atau spread tertentu. Maksud dari sistem nilai tukar tersebut adalah bahwa meskipun diarahkan ke sistem nilai tukar mengambang namun tetap masih ada unsur pengendalian. Pada saat sistem nilai tukar mengambang terkendali ini diterapkan di Indonesia, nilai tukar Rupiah terus mengalami depresiasi (pelemahan) terhadap USD antara Rp 650/USD sampai Rp 2.500/USD.

3. Kurs Mengambang Bebas (Free Floating Rate)

Kurs mengambang bebas merupakan suatu sistem ekonomi yang lebih cocok ditujukan bagi suatu negara yang sistem perekonomiannya sudah mapan. Sistim nilai tukar ini akan menyerahkan seluruhnya kepada pasar untuk mencapai kondisi ekuilibrium yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal negara bersangkutan. Jadi dalam sistem nilai tukar ini seharusnya tidak ada campur tangan pemerintah.

Keunggulan :
1. Cadangan devisa lebih aman.
2. Persaingan pasar ekspor-impor sesuai dengan mekanisme pasar.
3. Kondisi ekonomi negara lain tidak akan berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi dalam negeri.
4. Masalah neraca pembayaran dapat diminimalisir.
5. Tidak ada batasan valas.
6. Tercipta ekuilibrium pasar valas.

Kelemahan :
1. Praktik spekulasi semakin bebas.
2. Kurang tepat untuk negara berkembang karena berpotensi depresiasi yang fluktuatif.

Penerapannya di Indonesia

Indonesia mulai menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas pada periode 1997 hingga sekarang. Sejak pertengahan Juli 1997, Rupiah mengalami tekanan yang mengakibatkan semakin melemahnya nilai Rupiah terhadap USD. Tekanan tersebut diakibatkan oleh adanya currency turmoil yang melanda Thailand dan menyebar ke negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Untuk mengatasi tekanan tersebut, Bank Indonesia melakukan intervensi baik melalui spot exchange rate (kurs langsung) maupun forward exchange rate (kurs berjangka) dan untuk sementara dapat menstabilkan nilai tukar Rupiah. Namun untuk selanjutnya tekanan terhadap depresiasi Rupiah semakin meningkat hingga sempat lebih dari Rp. 15.000/USD.

Oleh karena itu dalam rangka mengamankan cadangan devisa yang terus berkuras, pada tanggal 14 Agustus 1997, Bank Indonesia memutuskan untuk menghapus rentang intervensi sehingga nilai tukar Rupiah dibiarkan mengikuti mekanisme pasar. Namun pemerintah kemudian mengeluarkan UU No. 23 dan 24 tahun 1999 yang mengatakan bahwa nilai tukar di Indonesia ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendengar rekomendasi dari Bank Indonesia. Hal ini dilakukan karena sistem nilai tukar akan berdampak sangat luas.

Dengan demikian, walaupun pemerintah Indonesia telah mendeklarasikan bahwa sistem nilai tukar Rupiah adalah kurs mengambang bebas, namun tampaknya belum sampai 100% pure free floating rate. Dengan kondisi ekonomi Indonesia yang ada - di dalam praktek hingga sekarang, Bank Indonesia masih melakukan intervensi secara berkala, selektif, dan pada timing yang diperlukan.

DISCLAIMER :
INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN MASA DATANG.

13 Agustus 2015
Simulasi
Investasi
DISCLAIMER COPYRIGHT 2012 Danareksa All Rights RESERVED|
PT Danareksa Investment Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia | DISCLAIMER